Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menilai, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum masih belum maksimal. Padahal harapan masyarakat terhadap kejaksaan untuk menjadi lembaga hukum yang kuat, masih tinggi.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Halius Hosen, saat peluncuran Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Agung, Jumat (8/7/2013). “Opini yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat dimana kejaksaan belum mampu memenuhi aspirasi dan rasa keadilan,” kata Halius Hosen di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat, (8/7/2013).
Menurutnya, anggaran dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan faktor utama dan penting dalam upaya perbaikan kinerja kejaksaan kedepan. Biaya yang sesuai dan SDM berkualitas pada akhirnya akan berdampak besar pada kejaksaan.
“KKRI dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) bersepakat untuk melakukan penelitian yang pada akhirnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk menentukan besaran biaya penanganan perkara tindak pidana umum, serta arah dan kebijakan pengembangan SDM kejaksaan kedepan,” jelasnya. [mvi]
