2 Terpidana Wanita Kasus Korupsi Bebas Bersyarat

193

IMG_20220907_070249

Empat narapidana wanita kasus korupsi, termasuk mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas pada hari ini, Selasa (6/9/2022).

Terpidana wanita kasus korupsi, yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas pada selasa (6/9/2022).

Bebasnya kedua wanita terpidana kasus korupsi tersebut dibenarkan oleh Humas Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti.

“Betul mas,” tuturnya singkat.

Ratu Atut Chosiyah dibebaskan bersyarat hari ini. Ia berkewajiban lapor hingga bebas murni pada 2026. “Iya wajib lapor empat tahun (2022-2026),” kata Masjuno, Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Tangerang di Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa (6/9/2022).

Menurut Masjuno, wajib lapor selama empat tahun setelah bebas bersyarat ini merupakan ketentuan yang berlaku untuk semua narapidana.

“Ketentuannya memang begitu, kita menyebutnya dengan masa percobaan,” ujar dia.

Juno menegaskan bahwa pembebasan bersyarat (PB) ini bukan berarti Atut sudah bebas seutuhnya, tetapi menjalani proses pembinaan di luar lapas.

PB diberikan pada narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

“Bebas bersyarat artinya bukan bebas murni ya,” tegas Juno.

Menurut aturan, selama masa bebas bersyarat, Atut wajib melapor tiap satu bulan sekali ke Badan Permasyarakatan (Bapas) Serang.

Ia wajib berkelakuan baik, tidak melakukan tindak pidana lagi, dapat berguna dan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat.

Ratu Atut telah dibebaskan bersyarat hari ini pada pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan vonis pengadilan tingkat pertama pada 1 September 2014, eks Gubernur Banten Ratu Atut divonis penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

Namun, Mahkamah Agung (MA) lalu memperberat hukuman Ratu Atut menjadi tujuh tahun penjara pada Februari 2015.

Ratu Atut Chosiyah merupakan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

(Nas)