Temui Ketua DPRD Cilegon, Ketua Gappura dan Aktivis FAM Menyoal Kinerja dan Program Walikota 

560

IMG-20210407-WA0160

Sejumlah pokok persoalan krusial publik disampaikan oleh ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan dan Presidium Front Aksi Mahasiswa (FAM) Banten, Abdur Rosyid saat bertemu dengan ketua DPRD Kota Cilegon.

Husen Saidan menyampaikan sejumlah pokok persoalan krusial publik diantaranya soal penyerapan tenaga kerja lokal, Husen menyoroti statemen wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamerta yang menyatakan angka pengangguran di Cilegon cenderung meroket lantaran rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat Cilegon, padahal kata Husen, pernyataan wakil Walikota itu terkesan sembarangan dan menyakiti hati masyarakat.

Husen mendesak wakil Walikota menarik ucapannya yang merendahkan itu dan menyarankan wakil Walikota fokus terhadap janji politiknya dengan membuktikan program kerja yang menjadi kampanyenya dan jangan mencari kambing hitam terhadap persoalan naiknya angka pengangguran di Kota Cilegon.

“Saya mendesak pak wakil Walikota meralat pernyataannya di media bahwa warga Cilegon rata-rata SMP sehingga tidak dapat bekerja di pabrik yang ada di Kota Cilegon, pernyataan itu menyakiti masyarakat Cilegon, seharusnya pejabat setingkat wakil Walikota jangan mengeluarkan statemen sembarangan terlebih lagi itu sudah menyinggung perasaan kami. Alangkah lebih bijak jika pak wakil jangan mencari kambing hitam dan fokus saja terhadap programnya yang mau mengentaskan pengangguran, harus di ingat juga bahwa janji Walikota dan Wakil Walikota yang akan menyediakan 25 ribu lapangan pekerjaan itu harus terealisasi dan itu tidak mudah, harus ada sistem yang harus dibangun untuk merealisasikan program itu, caranya bisa secara bertahap setiap tahunnya sehingga bisa terealisasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Walikota yang baru ini semakin bertambah “kata Husen.

Lanjut Husen, soal mega proyek JLU dan pembangunan Warnasari yang terancam ditunda, penggiat kemasyarakatan ini menyarankan kepada Walikota agar melanjutkan kedua mega proyek itu, lantaran sudah banyak anggaran APBD yang dikeluarkan.

” Kalau pelabuhan Warnasari itu akan di evaluasi sebaiknya yang di evaluasi itu kontraktuilnya, bisa saja dengan membangun kesepakatan baru dengan pihak lain seperti dengan Pelindo yang secara legalitasnya sudah di akui sehingga tidak harus dihentikan kelanjutan pembangunan itu”ujarnya.

Soal Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang menjadi andalan Walikota dan rencananya akan direalisasikan, Husen

Lebih jauh, Husen juga mempertanyakan janji politik Helldy-Sanuji kaitannya dengan serapan 25 ribu tenaga kerja di masa jabatannya. “Sampai sekarang, langkah dan progresnya belum ada, apa yang harus dilakukan. Sementara Kota Cilegon sendiri berada di peringkat kedua di angka pengangguran. Bukannya memberikan solusi, malah berstatemen pendidikan masyarakat Cilegon yang rata-rata lulusan SMP, ini kan menyakitkan perasaan masyarakat Cilegon,” jelasnya.

Husen berharap, aspirasinya itu dapat diakomodir dan menjadi perhatian parlemen agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.

Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj mengapresiasi adanya masukan yang dilayangkan pada pihaknya. Menurutnya, ketika aspirasi itu bermuara pada kepentingan masyarakat, maka wajib bagi pihaknya untuk mengakomodir hingga menjadi perhatian eksekutif.

“Soal 25 ribu lapangan kerja, teknis dan pengawasannya seperti apa oleh parlemen tadi sudah kita jelaskan. Begitu juga dengan sumber anggaran untuk honor Tim Percepatan Pembangunan, ini yang belum bisa saya jawab. Apakah sumbernya nanti dari dana pribadi atau APBD, makanya mereka (LSM Gappura) meminta adanya hearing, yah jadi mereka tinggal bersurat,” ujar Isro.

Terkait dengan rencana semula parlemen melalui Komisi I dan IV yang akan memanggil sejumlah OPD menyangkut Tim Percepatan Pembangunan pada Selasa (6/4/2021) kemarin, Isro mengaku pihaknya punya alasan tersendiri.

“Yah kalau memang itu ada permintaan masyarakat (menyoal pembentukan Tim Percepatan Pembangunan) meminta dipertemukan, kita fasilitasi saja. Biar jawabannya langsung dari eksekutif, biar kita juga sekalian tahu sumber anggarannya dari mana dan berapa jumlah fixed dan latar belakang keilmuan anggotanya. Itu juga alasannya mengapa kita belum memanggil, karena belum ada aduan dari masyarakat,” tandasnya.

IMG_20210407_215411

Terpisah, Abdur Rosyid dari presidium Front Aksi Mahasiswa (FAM) Banten menyoroti lemahnya atensi pemerintah terhadap lulusan fakultas tehnik sehingga para sarjana tehnik yang sudah lulus dari fakultas tehnik Untirta yang ada kesulitan mengaplikasikan keilmuannya di perusahaan yang ada di kota Cilegon.

“Akibatnya, masih banyak teman-teman kita yang sudah lulus dari Untirta Tehnik kesulitan masuk ke perusahaan yang ada di Cilegon ini” Katanya.  (Red)