Fraksi Berkarya Tanggapi Pernyataan eks kadishub Perhubungan yang menuding Walikota Cilegon Helldy Agustian menerima suap aliran Dana kasus parkir eks pasar Kranggot.
Menurut ketua Fraksi Partai Beringin Karya (Berkarya) Dimas Saputra, pernyataan eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi, yang mengaku memberikan sejumlah uang ke Walikota Cilegon yang baru terpilih sebesar Rp 20 juta angat tidak masuk akal, sebab suap tersebut terjadi di Tahun 2020.
“Dari keterangan di persidangan dia kan menerima uang sebesar Rp130 juta, kemudian dari M Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya (DAMJ) sebesar Rp 400 juta di tahun lalu. Sebelum pencoblosan Pilkada,” kata Dimas, Minggu (12/12//2021).
Lebih lanjut Dimas mengatakan, berdasarkan keterangan di persidangan juga bahwa awal mula kasus tersebut terjadi pada Januari 2020, dimana saat itu Uteng yang baru menjabat sebagai Kadishub Cilegon meminta anak buahnya untuk mencari calon pengelola parkir di eks Terminal Pasar Kranggot yang mau membayar sejumlah uang.
“Dan hasilnya itu disekitar bulan Juni dan Juli 2020, jauh sebelum pencoblosan Pilkada 2020 yang jatuh di tanggal 9 Desember. Jadi saya minta agar terdakwa untuk lebih hati-hati dan tidak memprovokasi masyarakat,” tuturnya.
Baginya, hal tersebut akan menganggu kinerja Helldy – Sanuji yang tengah merealisasikan janji-janji politiknya dengan baik, untuk masyarakat Cilegon yang lebih baik.
“Dan pernyataan eks Kadishub ini mungkin bisa masuk ke kategori pencemaran nama baik, namun kita di Partai Berkarya lebih ingin fokus mengurusi masyarakat agar ada perubahan di Kota Cilegon ini,” tandasnya.
Namun, ia menegaskan pernyataan dari eks Kadishub tersebut sangat tak masuk akal, karena menerima suap di bulan Juni – Juli 2020. Dan di bulan itu, seolah tau nanti di Februari 2021, Walikota Cilegon yang akan dilantik itu Helldy.
“Yang lebih gak masuk akal kita, emang dia (eks Kadishub) bakal tau Helldy – Sanuji yang bakal menang? Sampai menyiapkan uang Rp 20 juta dari yang katanya Rp 530 juta untuk Helldy. Itu waktu dia korupsi dan Helldy terpilih serta menjabat kan jauh waktunya sekian bulan,” pungkasnya.
Kendati demikian, Dimas berharap masyarakat tidak terpancing provokasi dan informasi yang menyudutkan pemerintah daerah yang sedang fokus menyelesaikan program kerjanya, pihaknya berharap pula adanya kondusifitas di kalangan kelompok masyarakat sehingga tidak sailing menyudutkan satu sama lain.
