Korpri Sebar Proposal ke Swasta untuk Biayai HUT ke-48

64

662628_720

Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh seusai melakukan diskusi digedung KPK, Jakarta, 10 Maret 2017. Diskusi tersebut untuk memaksimalkan seluruh data kependudukan yang ada dalam e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar menjadi Single Identity Number (SIN).

Dewan Pengurus Nasional Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) meminta sponsor kepada perusahaan swasta untuk merayakan hari jadi ke-48 pada tahun ini.

Permintaan dana untuk membiayai acara senilai Rp 19,8 miliar tersebut dilakukan dengan menyebarkan proposal.

“Benar, ini dari Korpri,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan salah satu proposal itu, pada Selasa, 12 November 2019.

Menurut Zudan, yang juga menjabat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, acara HUT Korpri 2019 memang dirancang lebih besar dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan biasanya Korpri hanya menarik pendanaan dari sumbangan pemerintah daerah.

“Yang besar baru tahun ini,” kata dia.

Dalam proposal bertanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani Zudan tertulis perihal permintaan sponsorship HUT Korpri ke-48 kepada Direktur Utama perusahaan penerbit kartu kredit asal Korea Selatan.

Dijelaskan bahwa Korpri hendak menyelenggarakan acara ulang tahun dengan tema “Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa” pada 29 November 2019.

Acara akan digelar di ICE BSD dan rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo serta sekitar 10 ribu PNS. Dalam perhelatan Korpri itu antara lain akan diisi apel akbar, apresiasi sen, Korpri Expo, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Korpri Award, serta bakti sosial.

“Mohon bapak/ibu berkenan untuk menjadi sponsorship pada acara peringatan HUT ke-48 Korpri dengan proposal sebagaimana terlampir,” begitu dikutip dari surat sponsorship tadi.

Surat disertai lampiran proposal yang diawali kata pengantar dari Ketua Panitia Saefullah.