Sejak Ditetapkan Tersangka, Anggota Watimpres Ini Belum Pernah Diperiksa

159

Sejak ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, hingga kini belum juga diperiksa.

Bagi Pakar Hukum Tata Negara, Margarito, hal ini tidaklah lazim. Terlebih, KPK pun belum memeriksa satu saksi pun selama proses penyidikan.  “Sampai sekarang kita tahu KPK belum melakukan pemeriksaan. Karena memang (mungkin) KPK tidak menemukan apa-apa di sana,” katanya,seperti dikutip dari laman poskota, Selasa, 3 Juni 2014 .

Margarito pun khawatir kasus ini dipaksakan menjadi perkara pidana. “Jangan-jangan itu ya, KPK tidak menemukan unsur yang cukup untuk menjadikan kasus ini sebagai kasus pidana,” ujarnya.

Diketahui, sebelum dilimpahkan ke KPK, kasus ini ditangani kepolisian. Namun, saat itu berkas kasusnya berkali-kali ditolak oleh Kejaksaan Agung karena dinilai belum lengkap atau P19.

Atas itu, Margarito menilai, kasus ini seharusnya dihentikan atau di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). “Kasus itu kan berkali-kali ditolak oleh Kejaksaan Agung. Jadi tidak sampai P21. Hanya Di P19, P19, dan P19. Dan itu mestinya SP3 dong?! Tapi ternyata tidak di-SP3kan malah ternyata dilimpahkan ke KPK,” ungkapnya kesal.

Lebih lanjut Margarito menyebut tindakan KPK menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka adalah keliru. Pasalnya, kebijakan yang diambil Siti Fadilah saat itu berdasarkan keadaan objektif.

“Kebijakan itu harus didasarkan pada keadaan objektif, keadaan yang nyata. Keadaan nyatanya adalah ada bencana, ada orang mati. Kalau harus ditangani dengan cara-cara normatif (menggunakan tender) bisa jadi tidak akan tertangani karena lama,” urainya.

“Jadi cara menanganinya adalah dengan tidak perlu tender. Bila akhirnya dalam pelaksanaannya itu diduga terjadi korupsi tangkap (saja) itu semua pelaksana-pelaksananya. Bukan tangkap pembuat kebijakan,” tuntasnya.

KEBIJAKAN

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, status tersangka Siti Fadillah Supari lebih terhadap kebijakan. Menurutnya, Siti Fadillah tidak mengantongi uang hasil korupsi.

Namun kebijakannya saat itu menjabat sebagai Menkes membuat orang lain melakukan tindakan korupsi, sehingga negara dirugikan.

Sementara itu, juru bicara KPK, Johan Budi SP membantah KPK keliru dalam menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka. Ia justru balik bertanya kekeliruan itu. “Salahnya di mana? ” ujar dia, saat dikonfirmasi, Selasa (3/6) malam.

Meski begitu, ia mengakui belum ada jadwal pemeriksaan untuk Siti Fadilah Supari. Namun, dia membantah belum ada saksi yang diperiksa. “Saksi sudah pernah ada yang diperiksa. Tapi saya lupa persisnya siapa,” pungkas dia.

KPK resmi menetapkan Siti sebagai tersangka setelah kasusnya dilimpahkan oleh Polri, 4 April 2014. Sebelum dilimpahkan, Bareskrim Polri sudah menetapkan Siti sebagai tersangka. KPK mengulang kembali penyidikan kasus dugaan korupsi buffer stock.

Siti Fadillah sebelumnya ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan alat kesehatan atau buffer stock senilai Rp15.548.280.000 milar, untuk kejadian luar biasa di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp6.148.638 miliar tersebut, ia dituding telah telah menyalahgunakan kewenangnya terkait pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk KLB dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan pada tahun 2005.

Bareskrim Polri pun sudah tetapkan empat tersangka lain yakni MH selaku pejabat pembuat komitmen, HS selaku ketua panitia pengadaan, MN selaku Direktur Operasional PT I sebagai penyedia barang atau pemenang lelang, dan MS selaku Direktur Utama PT MM sebagai sub kontraktor. (yul)